Pendahuluan Indonesia dikejutkan dengan rencana ambisius pemerintah: 70.000 koperasi akan mendapat suntikan modal masing-masing Rp5 miliar. Di atas kertas, ini adalah angin segar bagi koperasi desa, yang selama ini kesulitan modal. Tapi, apakah ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat? Atau hanya proyek bancakan baru untuk para elite?
Di tengah kritik tajam soal transparansi, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie justru terlihat lebih sibuk mengurus isu politik dibandingkan memperbaiki sistem koperasi. Bukankah koperasi seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek bagi-bagi uang?
- Skandal KSP Indosurya – Rp106 triliun raib, ribuan anggota gigit jari.
- Bantuan Presiden (Banpres) UMKM – Banyak koperasi fiktif yang menerima dana.
- Dana bergulir LPDB-KUMKM – Banyak kasus macet dan salah sasaran.
Kini, dengan Rp5 miliar per koperasi, apakah sistem pengawasannya sudah siap? Apakah ada jaminan koperasi ini tidak hanya dijadikan alat oleh oknum tertentu untuk mencuci uang?
- Kurangnya Transparansi – Sistem pencatatan keuangan koperasi masih manual dan rawan manipulasi.
- Minimnya Literasi Keuangan – Banyak pengurus koperasi desa belum memahami pengelolaan dana yang baik.
- Digitalisasi yang Setengah Hati – Pemerintah sering bicara soal koperasi digital, tapi minim implementasi nyata.
- Pengawasan Lemah – Apakah Kementerian Koperasi siap memastikan dana ini tidak disalahgunakan?
Jika permasalahan ini tidak ditangani, program ini hanya akan menjadi ajang bagi-bagi uang tanpa hasil nyata bagi rakyat.
- Wajibkan Digitalisasi – Setiap koperasi penerima dana harus menggunakan sistem pencatatan digital yang transparan.
- Audit Ketat – Bentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan dana.
- Pendidikan Koperasi yang Serius – Jangan hanya modal, tapi siapkan juga SDM yang kompeten.
- Sanksi Tegas bagi Penyalahguna Dana – Jangan ada kompromi untuk korupsi!
Apakah koperasi desa benar-benar akan maju? Atau hanya menjadi alat permainan elite? Waktunya rakyat ikut mengawasi!
